ANALISIS JARINGAN POLITIK : SUATU KRITIK

Pendahuluan

Penulis, tatkala mempelajari buku Modern Political Analysis yang ditulis oleh Robert A. Dahl (1976), menemukan definisi political system. Robert A. Dahl mendefinisikan “a political system as any persistent pattern of human relationships that involve to a significant extent, control, influence, power, or authority” Penulis, pada masa itu, merasa mengerti definisi tentang sistem politik sebagai suatu pola dari hubungan-hubungan manusia secara tepat yang melibatkan pada pengawasan, pengaruh, kekuasaan, atau kewenangan. Perasaan tersebut sekarang dianggap salah karena penulis sebenarnya belum mengetahui pola dari hubungan-hubungan manusia, pengawasan, pengaruh, kekuasaan, atau kewenangan tersebut.

Pakar politik, dalam melakukan analisis politik, akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Usaha untuk memahami dan bertindak secara cerdik, pakar politik sering mengajukan pertanyaan dasar yang akan berbeda-beda dari satu situasi ke situasi lain. Pertanyaan yang sering diajukan  adalah : Bagaimanakah saya bertindak agar sampai pada situasi atau keadaan yang lebih baik itu? Apakah yang dimaksud dengan keadaan yang lebih baik itu? Bagaimanakah keadaan itu muncul dalam kenyataan? Apakah yang dimaksud dengan istilah-istilah pokok yang dipakai dalam pertanyaan itu?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup orientasi empiris, normatif, orientasi kebijakan, dan orientasi semantik dalam analisis politik. Analisis empiris dalam analisis politik berhubungan dengan  para pakar politik yang berusaha untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksikan kejadian-kejadian di dalam ranah penelitian mereka secara sistematis. Para pakar politik ini berusaha untuk menemukan dan mendeskripsikan hubungan-hubungan kausal di antara kejadian-kejadian, orang-orang, dan hal-hal secara statistik, probabilitik, dan fungsional.

Analisis normatif dalam analisis politik merupakan karakteristik dari agama dan filsafat dan terutama bukti dalam pokok-pokok pembahasan seperti etika politik dan filsafat politik yang tidak dapat dihindarkan dalam tindakan-tindakan dan keyakinan-keyakinan politik. Para pakar politik yang ingin melakukan penelitian berdasar atas analisis normatif akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat dari pola dari hubungan-hubungan manusia, pertanyan-pertanyaan tentang pengawasan, pertanyaan-pertanyaan tentang pengaruh, pertanyaan-pertanyaan tentang kekuasaan atau kewenangan.

Analisis kebijakan dalam analisis politik atau tindakan politik akan melakukan penelitian mengenai kesenjangan-kesenjangan antara eksistensi keadaan pada masa kini dan kemungkinan keadaan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Penelitian diarahkan pada ketidakpuasan ingin mencapai keadaan yang mencerminkan kepuasan dan mencari cara-cara pemecahan ketidakpuasan tersebut, suatu kebijakan yang akan mengusahakan dari keadaan yang tidak diinginkan ke arah keadaan yang diinginkan. Inti dari orientasi kebijakan dalam analisis politik adalah suatu pertimbangan atas alternatif-alternatif dan akibat-akibat dari tiap alternatif tersebut. Hal ini tergantung pada sasaran-sasaran  dan hakikat dari situasi spesifik. Apakah analisis kebijakan itu dapat dikembangkan ke dalam suatu bidang pengetahukan khusus merupakan suatu pertanyaan yang belum dapat dijawab hingga saat ini.

Analisis semantik dalam analisis politik dipakai untuk menjelaskan makna terutama makna dari konsep-konsep inti sehingga analisis semantik ini sering dianggap sebagai analisis konseptual. Apakah makna dari politik itu? Apakah makna dari analisis politik itu? Apakah makna dari pengawasan itu? Apakah makna dari pengaruh itu? Apakah makna dari kekuasaan itu? Apakah makna dari kewenangan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan orientasi semantik dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini belum memperoleh kesepakatan dan masih menjadi bahan pertentanan pendapat di antara para pakar politik. Istilah analisis politik di Amerika Serikat disebut ilmu politik.

Apakah yang dimaksud dengan pengaruh politik (political influence) itu? Bagaimahakah cara mengukur pengaruh politik itu? Istilah pengaruh pada umumnya diterapkan pada manusia dan bukan pada alam atau pada binatang. A mempengaruhi B sejauh A mampu mengubah tindakan dan keinginan B. Ranah dari pengaruh seorang aktor terdiri dari para aktor lain yang dipengaruhi oleh aktor tadi. Ruang lingkup pengaruh dari seorang aktor mengacu pada hal-hal di mana aktor itu dapat mempengaruhi para aktor lain. Bagaimanakah pengaruh dari seorang aktor terhadap para aktor lain itu diukur? Perbedaan-perbedaan dalam pengaruh politik tercermin dalam perbedaan-perbedaan dalam distribusi sumberdaya politik, variasi-variasi dalam keterampilan atau efisiensi yang dipakai dalam sumberdaya politik,  dan variasi-variasi sejauh mana individu-individu itu memakai  sumberdaya mereka untuk maksud-maksud politik.

Robert A. Dahl juga telah membahas “the network of causes”. Robert A. Dahl, setelah membahas mengenai jaringan dari sebab-sebab, kemudian menyatakan bahwa :”No doubt  a complete explanation of influence relations in a political system would try to describe and explain effects attributable to all these links in the chain of social causation, and others as well”.

Pemahaman atas pernyataan Robert A. Dahl sebagaimana dikutip di atas akan membutuhkan kemampuan kognitif mengenai teori dan analisis jaringan sosial karena dalam pernyataan itu terkandung konsep-konsep mengenai influence relations, attributable, links, chain of social caucation, yaitu konsep-konsep yang biasa dipakai dalam teori dan analisis jaringan sosial.

Kritik yang dilancarkan di sini adalah para pengajar dalam berbagai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sepanjang pengamatan penulis, belum mampu menjamah teori dan analisis jaringan politik sejalan dengan teori dan analisis jaringan sosial.

Komponen-komponen dalam Jaringan Politik

Jaringan politik, ditinjau dari sudut paradigma teori dan analisis jaringan sosial, mencakup empat komponen yaitu para aktor politik, seperangkat ikatan politik, arus atau aliran politik, arah politik, dan pertukaran sesuatu.

Para aktor politik dapat mencakup individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi politik yang berperan sebagai titik-titik pemberhentian atau terminal-terminal yang biasa diwakili oleh titik-titik. Komponen seperangkat ikatan politik mencerminkan perangkat yang menghubungkan satu titik (aktor politik) ke titik lain (aktor lain) dalam jaringan. Ikatan-ikatan politik diwakili oleh garis-garis yang mencerminkan  saluran atau jalur dan dapat berupa mata rantai atau rangkaian. Ikatan politik dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu ikatan politik yang dapat diobservasi dan diukur dan ikatan politik yang tidak dapat diobservasi dan diukur. Komponen arus atau jalur itu digambarkan sebagai anak panah. Suatu aliran atau jarul terdapat dari satu titik (aktor politik) ke titik lain (aktor politik lain) melalui aliran atau saluran atau jalur yang menghubungkan masing-masing titik (aktor) dalam jaringan politik tadi. Komponen keempat mencerminkan bahwa aliran itu dapat mencerminkan satu arah atau dua arah. Aliran yang mencerminkan hubungan dua arah mengandung unsur pertukaran sesuatu. Pertukaran sesuatu dapat berbentuk pertukaran informasi atau pertukaran uang, dan jenis-jenis pertukaran lain.

Prinsip-prinsip Jaringan Politik

Jaringan politik mengandung beberapa prinsip. Prinsip-prinsip dalam jaringan politik mencakup :

1.         Jaringan politik mengandung pola hubungan-hubungan tertentu.

2.         Rangkaian ikatan-ikatan itu menyebabkan sekumpulan aktor politik dapat digolongkan sebagai satu kesatuan yang berbeda dengan kesatuan-kesatuan aktor politik lain.

3.         Ikatan-ikatan yang menghubungkan satu aktor politik ke para aktor politik lain itu secara relatih adalah permanen.

4.         Hukum yang mengarur saling keterhubungan masing-masing aktor politik dalam jaringan itu mempunyai hak dan kewajiban yang mengatur masing-masing aktor politik.

 Definisi Jaringan Politik

Suatu jaringan politik merupakan suatu jaringan di mana ikatan-ikatan politik yang menghubungkan satu aktor politik ke aktor politik lain dalam jaringan politik itu adalah hubungan politik. Jaringan politik dapat terdiri dari individu-individu, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi politik. Hubungan politik adalah interaksi politik yang berkelanjutan sehingga satu sama lain terikat dengan seperangkat harapan yang relatif bersifat stabil dari masing-masing lawan interaksinya. Perilaku politik yang terwujud dari interaksi politik itu adalah sistematis. Pengulangan perilaku politik dialami untuk hal-hal yang sama dalam situasi yang sama sehingga suatu keteraturan juga terdapat. Hal ini berarti bahwa perilaku politik itu dilakukan secara teratur.

Contoh Analisis Jaringan Politik

Uwe SERDÜLT, Christian HIRSCHI, dan  Chantal VÖGELI dari Department of Political Science, University of Zurich (2004) telah menyajikan makalah dengan judul  The Actor-Process-Event-Scheme as a Tool for Policy Network Comparison. Mereka menyatakan bahwa salah satu kelemahan dalam pemakaian Analisis Jaringan Sosial dalam penelitian komparatif kebijakan publik adalah ketiadaan prosedur praktis, akan tetapi semua prosedur yang valid dan reliabel untuk mencipta data jaringan yang dapat dibandingkan. Mereka menyarankan untuk melakukan transformasi informasi dari studi kasus pengambilan keputusan secara kualitatif ke dalam data yang dapat dinyatakan secara kuantitatif untuk analisis jaringan kebijakan. Pemusatan para partisipasi para aktor dalam proses pengambilan keputusan, mereka dapat menyajikan visualisasi dalam langkah pertama dari deskripsi atas suatu proses kebijakan dalam suatu Actor-Process-Event Scheme. Langkah kedua, mereka melakukan transformasi data jaringan itu diformulasikan dalam Actor-Process-Event Scheme sebagai matriks 2-modus ke dalam data jaringan 1-modus. Jaringan kebijakan yang dicipta melalui Actor-Process-Event Scheme ini dapat dibanding dengan studi kasus berbeda melalui aplikasi metode-metode yang telah diformalkan. Mereka dalam makalah ini telah menyajikan hasil-hasil dari perbandingan tersebut.

Uwe SERDÜLT dari Research Centre on Direct Democracy C2D, University of Geneva, Switzerland, bersama-sama dengan Chantal VÖGELI,  Christian HIRSCHI, dan  Thomas WIDMER dari  Department of Political Science, University of Zurich, Switzerland telah menulis makalah berjudul Assessing Structure from Process : The Actor-Process-Event Scheme (APES) yang telah dipersiapkan untuk 4^th Conference on Applications of Social Network Analysis (ASNA), 13. –15.09.2007, University of Zurich. Mereka menyatakan bahwa “Dalam makalah ini, mereka menyajikan versi dari perangkat lunak aplikasi APES, membahas konseptualisasi serta ciri-ciri dan titik-titik kemungkinan aplikasi dari APES. Perangkat lunak komputer ini adalah akrab dengan pemakai sebagai aplikasi java dari website mereka yaitu  (www.apes-tool.ch).  Tujuan utama dari pengarkat lunak APES adalah menyediakan fasilitas pemakaian konsep-konsep jaringan sosial kepada para peneliti ilmu sosial tanpa banyak latar belakang pengetahuan metodologis. Applikasi memungkinkan peneliti menyimpan data dan menyajikan secara grafik yang dapat juga disimpan dalam citra berbentuk arsip jpg dan disimpan dalam xml. Data proses 2-modus dapat ditransformasikan ke dalam jaringan satu-modul yang kemudian disajikan dalam bentuk suatu diagram yang ditargetkan. Indikator-indikator dasar melengkapi aplikasi. Mereka akan mendeminstrasikan pemakaian perangkat ini untuk perbandingan studi kasus dalam bidang ilmu politik dengan menerapkannya pada kasus-kasus dari hasil penelitian mereka sendiri.

Alexander Widmer dari Institute for Environmental Decisions IED, ETH Zurich, Switzerland, telah menulis makalah berjudul Coping with Climate Change : Integrating Adaptation into Forestr in Switzerland. Paper ini disajikan untuk the Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change.

Actor-Process-Event Scheme

Actor-Process-Event Scheme (APES) sebagai salah satu dari perangkat lunak analisis jaringan sosial dapat dipakai untuk analisis jaringan politik dan analisis kebijakan publik. APES Manual mengandung penjelasan mengenai langkah-langkah pemakaian Actor-Process-Event Scheme. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut :

Step 1: APES Download/ Installation

Step 2: Create a new scheme

Step 3: Create actor group/ actors

Step 4: Create phase/ events

Step 5: Create relations

Step 6: Edit and weight relations/ Choose stripe color

Step 7: Edit actor relation types

Step 8: Hide/ aggregate data

Step 9: Generate matrices

Step 10: Generate target diagram (actor-actor graph)

Step 11: APES Analysis

Step 12: Export a scheme/ Display several schemes.

Pemakaian perangkat lunak ini tercermin dalam contoh proses persetujuan atas United Nation Framework Convention mengenai masalah climate. Contoh ini dapat disajikan sebagai berikut :

Penyajian di atas berdasar atas modus Actor – Event sedangkan penyajian di bawah ini berdasar atas modus Actor-Actor.

Analisis

Analisis dapat dilakukan berdasar atas Actor Participation, Phase Duration, Actor/Phase Participation, dan Actor-actor Centralities. Analisis berdasar atas Actor Participation menghasilkan informasi sebagai berikut :

Analisis berdasar atas Phase Duration menghasilkan informasi sebagai berikut :

Analisis berdasar atas Actor/Phase Participation menghasilkan informasi sebagai berikut :

Analisis berdasar atas Actor-actor Centralities menghasilkan informasi sebagai berikut : 

Actor-actor Centralities berdasar atas persentase tertinggi hingga persentase paling rendah adalah sebagai berikut :

Hal tersebut mencerminkan bahwa perundingan untuk mencapai persetujuan itu didominasi oleh aktor 7 dan aktor 4 tidak mempunyai kekuasaan. Matrix Actor-Event dan matrix Actor-Actor dapat juga dibuat.

Rangkuman

Analisis jaringan sosial, termasuk analisis jaringan politik, dapat memanfaatkan paket program Actor-Process-Event Scheme, Pajek, atau Ucinet. Ketiga paket program ini merupakan paket program yang dapat dipakai dalam analisis jaringan sosial. Paket program Actor-Process-Event Scheme lebih cocok dipakai dalam analisis jaringan politik, analisis hubungan internasional, dan analisis jaringan kebijakan publik. 

Pembahasan-pembahasan terdahulu mengungkap bahwa analisis jaringan sosial termasuk analisis jaringan politik dapat memakai perangkat lunak Ucinet, Pajek, dan Actor-Process-Event Scheme.